Transportasi Massal Terintegrasi, Pemkot Mataram Bahas Solusi Bersama PT Surveyor Indonesia

Transportasi Massal Terintegrasi, Pemkot Mataram Bahas Solusi Bersama PT Surveyor Indonesia

Mataram – Pemerintah Kota Mataram membuka ruang kolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam holding IDSurvey, melalui pemaparan bertajuk Solusi Pengelolaan Integrasi Transportasi Massal di Wilayah Aglomerasi Kota Mataram. Pertemuan yang dihadiri oleh Benny Sujarwo selaku Vice President Divisi Bisnis Strategi, Hilman Azhari selaku Tenaga Ahli Transport, Frisko Parlaungan Manager Operasi, dan Yunita Mokoginta Manager Marketing, pada Kamis (09/07) di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, menjadi langkah awal untuk membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan sebagai penunjang mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan maupun wilayah penyangga.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Mataram,H. Mohan Roliskana, yang didampingi Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, Sekda Kota Mataram, HL. Alwan Basri, serta Kepala OPD terkait lainnya, menegaskan bahwa pengembangan transportasi massal tidak dapat dirancang hanya dalam batas administrasi kota. Menurutnya, Mataram merupakan simpul aktivitas pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata yang memiliki keterkaitan erat dengan kabupaten-kabupaten di Pulau Lombok. Karena itu, perencanaan transportasi harus terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh kawasan aglomerasi.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk menyusun perencanaan transportasi yang terintegrasi. Kota Mataram tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan wilayah penyangga agar sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

PT Surveyor Indonesia yang berdiri sejak 1 Agustus 1991 merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification (TIC). Selain menyediakan layanan verifikasi, inspeksi, pengujian, dan konsultasi untuk berbagai sektor industri nasional, perusahaan tersebut kini mengembangkan solusi pengelolaan transportasi massal berbasis teknologi dan data.

Dalam presentasinya, PT Surveyor Indonesia memaparkan bahwa tantangan transportasi perkotaan saat ini bukan lagi sekadar menyediakan armada angkutan umum, tetapi memastikan layanan tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian yang disampaikan, penggunaan kendaraan pribadi di Kota Mataram masih sangat dominan. Sepeda motor mencapai sekitar 75,6 persen, mobil pribadi 13,6 persen, sementara penggunaan angkutan umum baru berada pada kisaran 5,35 persen. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih nyaman, aman, dan tepat waktu sehingga mampu menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

“Transportasi publik harus menjadi pilihan utama masyarakat karena kualitas pelayanannya, bukan karena keterpaksaan. Ketika layanan dapat diandalkan, masyarakat akan beralih dengan sendirinya,” ungkap perwakilan PT Surveyor Indonesia.

Sebagai solusi, perusahaan menawarkan sistem pengelolaan transportasi yang mengintegrasikan Fleet Management System dan Fare Management System. Melalui teknologi Internet of Things (IoT), GPS, CCTV, hingga sistem pembayaran elektronik (tap on bus), pemerintah daerah dapat memantau operasional armada secara real time, mulai dari posisi kendaraan, kinerja operator, ketepatan jadwal, hingga jumlah penumpang.

Menurut PT Surveyor Indonesia, sistem tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah menyusun kebijakan berbasis data, mengoptimalkan subsidi transportasi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan angkutan umum.

Perusahaan juga memperkenalkan sejumlah strategi pengembangan layanan, seperti pemanfaatan ekosistem kartu pintar (smart card), media periklanan pada armada, hingga skema exclusive naming rights untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan transportasi publik.

Hingga saat ini, PT Surveyor Indonesia telah mendampingi pengelolaan transportasi massal di berbagai daerah, di antaranya Surakarta, Yogyakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Palembang, Bandung, Bali, serta sejumlah pemerintah provinsi dalam proses penguatan kapasitas pengelolaan angkutan umum.

“Kami percaya transportasi yang baik bukan hanya soal memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Transportasi adalah fondasi pertumbuhan kota. Ketika sistemnya dikelola berbasis data, transparan, dan terintegrasi, maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha secara bersamaan,” pungkasnya mengakhiri presentasi tersebut.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Mataram berharap terbangun sinergi yang mampu melahirkan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan kawasan aglomerasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antardaerah, sekaligus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, berkelanjutan bagi masyarakat, dan dipandang bukan lagi sekadar layanan publik, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif.**(TK-DISKOMINFO)