Rumah yang Mengembalikan Harapan: Ketika Sinergi Menghadirkan Hunian Layak bagi Warga Mataram

Rumah yang Mengembalikan Harapan: Ketika Sinergi Menghadirkan Hunian Layak

bagi Warga Mataram

Mataram – Sebuah rumah bukan sekadar bangunan berdinding bata dan beratap seng. Bagi banyak keluarga, rumah adalah ruang paling sederhana untuk merasa aman, tumbuh, dan menata masa depan. Karena itulah, ketika kuota Program Bedah Rumah di Kota Mataram bertambah dari 570 unit menjadi 764 unit pada 2026, yang bertambah sesungguhnya bukan hanya angka, melainkan harapan ratusan keluarga untuk hidup lebih layak.

Kabar menggembirakan itu mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I, Hamdan Pare,  dengan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Senin (3/8), di Ruang Tamu Kantor Wali Kota Mataram.

Penambahan alokasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Tiga Juta Rumah yang dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, peluang bertambahnya kuota masih terbuka karena proses verifikasi usulan terus berjalan di tingkat kementerian.

“Kota Mataram saat ini telah memperoleh alokasi 764 unit. Jumlah ini masih bersifat dinamis karena kuota nasional masih terus bergerak hingga target terpenuhi. Jika usulan daerah memenuhi persyaratan, sangat memungkinkan ada tambahan lagi,” ujar Hamdan Pare.

Menurut Hamdan, seluruh usulan kini diproses melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang mengintegrasikan data calon penerima manfaat secara lebih akurat dan transparan. Dari total kuota tersebut, sekitar 533 unit telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara sisanya masih menjalani proses verifikasi administrasi.

Ia juga menjelaskan bahwa regulasi baru pemerintah membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Persyaratan kepemilikan sertifikat tanah yang selama ini menjadi hambatan kini dipermudah.

“Sekarang masyarakat tidak lagi diwajibkan menunjukkan sertifikat tanah. Cukup ada surat keterangan penguasaan lahan dari pemerintah desa atau kelurahan yang menyatakan lahan tersebut dikuasai dan tidak dalam sengketa. Selain itu, unsur keswadayaan yang sebelumnya menjadi kendala juga sudah tidak lagi diwajibkan,” jelas Hamdan.

Bagi Pemerintah Kota Mataram, keberhasilan menambah kuota bukanlah capaian yang datang begitu saja. Di baliknya ada kerja panjang membangun data, memastikan setiap usulan memiliki dasar yang kuat, dan menjaga komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Rumah yang layak bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi fondasi bagi lahirnya keluarga yang sehat, produktif, dan bermartabat. Karena itu kami terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak warga Mataram yang bisa merasakan manfaat program ini,” ujar Mohan.

Komitmen tersebut diperkuat oleh kesiapan data yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri, mengungkapkan bahwa daerah bahkan telah menyiapkan usulan tambahan sebanyak 250 unit melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

“Kota Mataram sudah siap datanya. Kami memiliki data by name by address lengkap beserta dokumentasi kondisi rumah. Jadi ketika pemerintah pusat meminta usulan tambahan, kami tinggal mengirimkan data yang sudah siap diverifikasi,” katanya.

Fikri menyebutkan, hasil pendataan menunjukkan terdapat sekitar 13 ribu rumah yang masih membutuhkan penanganan. Lebih dari 4.800 data telah diinput ke dalam aplikasi SIBARU, sementara sisanya akan terus dimasukkan secara bertahap.

Ia optimistis target penyelesaian 764 unit dapat dituntaskan hingga akhir tahun. Bahkan jika tambahan 250 unit disetujui pemerintah pusat dan dipadukan dengan program rehabilitasi rumah melalui APBD Kota Mataram yang didukung pokok-pokok pikiran DPRD, jumlah rumah yang ditangani sepanjang 2026 berpotensi menembus lebih dari seribu unit.

“Insya Allah target ini bisa tercapai. Yang terpenting adalah seluruh proses berjalan tepat waktu sehingga pekerjaan dapat selesai sebelum puncak musim hujan. Kami ingin semakin banyak warga merasakan manfaat rumah yang lebih aman, sehat, dan layak huni,” tutur Fikri.

Di balik setiap rumah yang direnovasi, sesungguhnya sedang dibangun rasa percaya bahwa negara hadir hingga ke ruang paling pribadi warganya. Ketika pemerintah pusat dan daerah mampu menyatukan langkah, kebijakan tidak lagi berhenti sebagai angka dalam dokumen, melainkan menjelma menjadi atap yang melindungi, dinding yang menguatkan, dan rumah yang mengembalikan harapan.**(TK-DISKOMINFO)