Transformasi Digital Bansos Dipercepat, Wali Kota Mataram Ikuti Rakor Nasional Menuju Pemerintahan Digital

Transformasi Digital Bansos Dipercepat, Wali Kota Mataram Ikuti Rakor Nasional Menuju Pemerintahan Digital

Mataram – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital pelayanan publik melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, saat memimpin rapat koordinasi perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota yang diikuti secara daring oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, dari Ruang Command Center Kota Mataram, Selasa (30/6/2026).

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat memastikan kesiapan seluruh daerah pelaksana dalam mempercepat implementasi digitalisasi bansos, sekaligus menyamakan langkah menjelang penerapan sistem secara nasional. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan kunjungan kerja Presiden untuk meninjau langsung perkembangan program di daerah.

Dalam arahannya, Luhut menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, integrasi data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih akurat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

“Ke depan, banyak kebijakan pemerintah akan dilakukan lebih akurat karena didukung data yang terukur dan terintegrasi,” ujar Luhut.

Menurutnya, data yang terintegrasi menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial, dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.

Luhut juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) akan menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia. Teknologi tersebut diyakini mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Ia turut mengapresiasi sinergi berbagai kementerian dan lembaga yang telah membuka integrasi data, mulai dari data kependudukan, pertanahan, ketenagakerjaan, perpajakan, kelistrikan, hingga kepolisian. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.

Selain itu, Luhut memberikan apresiasi kepada tim teknologi informasi dalam negeri yang berhasil mengembangkan sistem digital pemerintah secara mandiri tanpa bergantung pada perangkat lunak dari luar negeri. Ia menilai capaian tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu menghadirkan inovasi teknologi untuk mendukung percepatan transformasi birokrasi nasional.

Pada kesempatan itu, Luhut meminta seluruh kepala daerah yang menjadi bagian dari perluasan piloting agar mempercepat registrasi masyarakat melalui portal pemerintah. Seluruh daerah ditargetkan menuntaskan proses registrasi paling lambat akhir Agustus 2026 dengan capaian minimal 60 hingga 70 persen masyarakat telah terdaftar. Target tersebut menjadi tahapan penting sebagai persiapan implementasi digitalisasi bansos secara nasional yang direncanakan dimulai pada Oktober 2026.

Ia juga meminta pemerintah daerah mempersiapkan kunjungan kerja Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang ke sejumlah daerah piloting. Kunjungan tersebut akan dimanfaatkan untuk meninjau secara langsung perkembangan implementasi digitalisasi bansos sekaligus mengevaluasi kesiapan daerah dalam mendukung agenda reformasi digital pemerintahan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota merupakan langkah strategis dalam membangun peta jalan (road map) menuju pemerintahan digital (digital government) di Indonesia.

Menurut Tito, program tersebut merupakan tindak lanjut dari uji coba yang sebelumnya dilaksanakan di Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi implementasi digitalisasi bansos di berbagai daerah sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.

“Perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota ini merupakan cikal bakal road map menuju pemerintahan digital. Program yang sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup baik sehingga kini diperluas ke daerah lain,” ungkap Tito.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan implementasi digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menghadirkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya pemerintahan digital di Indonesia.