Tok! RAPBD Kota Mataram Tahun 2026 Di sahkan

Tok! RAPBD Kota Mataram Tahun 2026 Di sahkan

Mataram — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Gabungan Komisi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD, Penetapan Persetujuan DPRD, serta Pendapat Akhir Wali Kota. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Mataram pada Jum’at (28/11/2025).

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa pengesahan APBD ini merupakan hasil pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif. Mulai dari penyampaian Nota Keuangan, pandangan umum fraksi-fraksi, hingga jawaban eksekutif, seluruh tahapan telah dilalui dengan komprehensif hingga pada akhirnya RAPBD 2026 dapat ditetapkan. “Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kota Mataram yang telah memberikan pandangan konstruktif serta rekomendasi selama proses pembahasan,” ujarnya.

Wali Kota juga memberikan apresiasi khusus kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan masukan strategis. Antara lain, Fraksi Golkar menekankan agar APBD diarahkan sebesar-besarnya untuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, serta perluasan lapangan kerja yang berpihak kepada masyarakat miskin. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan agar setiap kebijakan publik lahir dari pertimbangan yang matang, tidak hanya dari sisi anggaran.

Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan BLUD dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong Pemerintah Kota Mataram memaksimalkan dukungan terhadap program-program pemerintah pusat. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar mitigasi dan antisipasi terhadap curah hujan tinggi, angin kencang, dan potensi bencana hidrometeorologi dapat diperkuat. Sementara itu, Fraksi PPP menekankan pentingnya kelancaran proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Fraksi Nasional Demokrat menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam meningkatkan target PAD melalui kerja keras seluruh OPD terkait. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah tetap fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sementara Fraksi Amanah Bangsa menekankan perlunya penetapan skala prioritas, efisiensi anggaran, dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat.

“Terima kasih, siap akan kami laksanakan,” tegas Wali Kota yang disambut tepuk tangan seluruh hadirin.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam APBD 2026 secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

“Keseluruhan arah kebijakan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif meskipun dalam keterbatasan fiskal,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota menyatakan bahwa APBD 2026 telah disepakati untuk memprioritaskan penguatan pelayanan dasar, pemantapan infrastruktur dan lingkungan perkotaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal—khususnya UMKM dan sektor produktif—serta langkah strategis untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial.

“Sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting agar APBD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar melahirkan manfaat nyata bagi masyarakat—meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi berbagai tantangan yang tak terduga,” tutupnya.