Tabuh Kentongan,  Tandai Walikota Mataram ajak Komitmen Bersama  Basmi Korupsi

Tabuh Kentongan,  Tandai Walikota Mataram ajak Komitmen Bersama  Basmi Korupsi

Yogyakarta – Dentuman genderang kentongan menggema di Bangsal Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta—menandai dimulainya komitmen kuat Kota Mataram dalam memerangi korupsi. Di momen puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025,  Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, bersama Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana,Wali Kota Blitar, dan Bupati Minahasa Tenggara, 3 wilayah yang  terpilih sebagai penerima predikat prestisius Percontohan Kota/Kabupaten Anti Korupsi, didaulat memimpin simbolisasi gerakan antikorupsi dengan menabuh kentongan, sekaligus momentum Launching Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2025. 

Penghargaan ini merupakan kelanjutan dari proses supervisi dan penilaian selama enam bulan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, dan sebelumnya telah ditetapkan pada 18 November 2025 di Mataram. Dalam penetapan tersebut, KPK menobatkan Kota Mataram sebagai Percontohan Kota Antikorupsi dengan skor 91,85—kategori istimewa.

Kesenjangan Nasional dan Best Practice Kota Mataram

Puncak HAKORDIA 2025 dihadiri pimpinan KPK, para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Gubernur DIY, serta sejumlah kepala daerah penerima penghargaan. Dalam sambutannya, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengingatkan kembali sejarah lahirnya peringatan antikorupsi dunia pada 2003, ketika 137 negara sepakat bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang hanya dapat dilawan melalui gerakan kolektif.

Tema HAKORDIA tahun ini, “Satukan Aksi, Basmi Korupsi,” menurut Setyo, merupakan cerminan semangat perlawanan bersama. Ia juga mengungkapkan bahwa Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara capaian nasional dan kota-kota yang menembus kategori istimewa seperti Mataram. “Kesenjangan ini akan menjadi dasar arah kebijakan KPK ke depan—mengadopsi praktik terbaik daerah unggul seperti Mataram untuk mempercepat perbaikan nasional,” ujarnya.

Pemimpin Harus Jadi Sumber Keteladanan

KPK turut menekankan pentingnya pelibatan pemimpin tingkat tinggi dalam pendidikan antikorupsi. Penyuluh antikorupsi (PAKSI), menurut Setyo, tidak lagi boleh didominasi ASN golongan menengah.

“Teladan harus datang dari pucuk pimpinan. Integritas itu menular ketika pemimpinnya menjadi sumber keteladanan,” tegasnya.

Inovasi Berbasis Empati Jadi Sorotan Nasional

Salah satu aspek pembeda dalam penilaian tahun ini adalah inovasi pelayanan publik yang tidak hanya digital, tetapi juga berbasis pengalaman emosional masyarakat. Kota Mataram diapresiasi melalui inovasi akta kematian otomatis, sebuah layanan yang membantu warga dalam masa duka tanpa proses administrasi yang panjang. KPK menilai pendekatan empatik ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menutup potensi interaksi rentan, termasuk risiko gratifikasi dan pungutan liar.

Wali Kota Mohan: Integritas adalah Proses Panjang

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan rasa bangga sekaligus komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi.“Bersyukur dan bangga bahwa kerja keras seluruh unsur Pemerintah Kota Mataram kembali mendapat pengakuan nasional. Skor 91,85 ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Mataram siap berbagi pengalaman dengan daerah lain. “Integritas adalah proses panjang. Kami akan terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap inovasi lahir dari kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.

Mataram sebagai Role Model Nasional

Dengan predikat baru sebagai kota percontohan, Mataram kini berada di posisi strategis sebagai referensi nasional dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.

Penghargaan ini mempertegas bahwa tata kelola yang bersih bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang dapat diukur, dirasakan, dan diteladani.*(TK-DISKOMINFO)