Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah

Jokowi: Penguatan Pengawasan Internal Tidak Hanya Sebagai aksesoris 

Mataram,- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut Pengawasan Internal yang dilakukan Lembaga BPKP harus bekerja lebih maksimal dan tidak hanya sebagai aksesoris. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di BPKP, Jakarta, Rabu (14/06/2023). 

Secara dalam jaringan (daring) kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Kota Mataram dengan kehadiran Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, dan Inspektur Kota Mataram Bq. Nelly Kusumawati. 

Dalam pemaparan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan pengawas internal pemerintah diminta untuk semakin maksimal dalam memberikan pengawasan penggunaan anggaran negara. Jokowi melanjutkan, saat ini masih banyak daerah yang belum efektif dalam membelanjakan anggaran. 

Anggaran stunting contohnya, dari Rp 10 miliar anggaran, ada daerah yang menggunakan Rp 8 miliar untuk honor tim dan perjalanan dinas, dan hanya Rp 2 miliar untuk kebutuhan masyarakat seperti pembelian telur dan bahan makanan yang bisa menurunkan angka stunting. 

“oleh sebab itu, disitulah fungsi pengawasan dari BPKP.” Tuturnya. 

Sebagai pengawas internal, BPKP diminta untuk mampu membalikkan keadaan dalam penggunaan anggaran daerah yang menempatkan penggunaan anggaran lebih besar kepada substansi kebijakan daripada penunjang kegiatan seperti perjalanan dinas. 

Di akhir penyampaiannya, Presiden Jokowi mengingatkan, walaupun saat ini secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami kenaikan yang baik pada triwulan pertama di atas 5%, semua pihak harus tetap menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin untuk membelanjakan anggaran daerah.(TK-Diskominfo)