Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan, Stabilitas, dan Ketertiban Umum

Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan, Stabilitas, dan Ketertiban Umum

Lombok Barat — Wali Kota Mohan Roliskana menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri kepala daerah serta unsur Forkopimda dari wilayah Maluku dan Nusa Tenggara.

Mengusung tema “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum”, rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika sosial masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa Forkopimda memiliki peran vital dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat persatuan bangsa, hingga memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan harmonis dan efektif.

“Forkopimda bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas daerah. Sinergi antar unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, hingga elemen masyarakat harus terus diperkuat agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” tegas Tito Karnavian.

Ia menjelaskan, penguatan peran Forkopimda memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Menurut Mendagri, pemerintah pusat terus mendorong harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

“Pemerintah daerah harus hadir memberi rasa aman, menjaga kerukunan, mempermudah pelayanan publik, dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran. Kepala daerah harus bekerja untuk rakyat dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi di tengah publik,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menekankan pentingnya langkah preventif dalam penanganan konflik sosial melalui deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pascakonflik.

Sementara itu, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut sebagai ruang penguatan kolaborasi antar wilayah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan dan stabilitas daerah. Kota Mataram berkomitmen terus memperkuat komunikasi, toleransi, dan kolaborasi demi terciptanya suasana yang aman, harmonis, dan kondusif bagi masyarakat,” ujar Mohan Roliskana.

Ia menambahkan, tantangan sosial di tengah masyarakat saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan kolaboratif agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergitas yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum, demi mendukung stabilitas nasional serta kesejahteraan masyarakat.**(TK-DISKOMINFO)