Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024.

Mataram- Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB). Yang diterima langsung oleh Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana beserta Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, bertempat di Auditorium gedung BPK Nusa Tenggara Barat, Selasa (24/12/2024).

“Kami berharap LHP ini dapat menjadi acuan bagi Pemkot Mataram dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Nusa Tenggara Barat Rahmadi pada sambutanya.

Menurutnya, laporan ini merupakan wujud sinergi antara BPK dan Pemkot Mataram dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional melalui tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”. Pungkasnya.

Selain itu, Pemeriksaan kinerja ini terfokus pada berbagai aspek strategi pengelolaan APBD, termasuk perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan di Kota Mataram. BPK menemukan sejumlah pencapaian positif, namun juga memberikan rekomendasi penting untuk meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD kota Mataram Abdul Malik, dalam berbagai hal, mengapresiasi kerja keras BPK dalam memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif.

“LHP ini akan menjadi dasar untuk Pemkot Mataram dalam melakukan evaluasi dan pembenahan, demi memastikan APBD dikelola secara optimal untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan inklusif,” ungkapnya.

Dengan adanya LHP Semester II Tahun 2024, Pemkot Mataram diharapkan dapat memperkuat komitmennya dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. (TK-Diskominfo).