Pemprov NTB Perkuat Sinergi Program Prioritas dengan Kabupaten/Kota

Pemprov NTB Perkuat Sinergi Program Prioritas dengan Kabupaten/Kota

Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB di Villa Ara, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (25/8/2025). Rapat yang dipimpin Gubernur NTB, L. Muhamad Iqbal, dan dihadiri seluruh bupati/wali kota, termasuk Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, membahas sejumlah program prioritas pembangunan daerah.

Agenda utama yang dibahas meliputi program Desa Berdaya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, program lingkungan dan rehabilitasi, pengembangan OPLAH, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Program Desa Berdaya diarahkan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, hingga pembangunan ekosistem industri pertanian. Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada pengelolaan potensi sosial-ekonomi desa, penguatan modal sosial, sekaligus menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Sementara itu, program KDKMP menargetkan terbentuknya lima koperasi model di setiap kabupaten/kota atau 50 koperasi se-NTB, dengan minimal tiga unit usaha sebagai pusat pembelajaran. Pemprov NTB menyiapkan dukungan anggaran, sementara pemda bertugas memfasilitasi aset operasional. Program ini juga diperkuat dengan pelatihan sumber daya manusia dan kemitraan dengan Bank Himbara serta pelaku usaha.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan berkembang pesat berkat kolaborasi antara pemprov, kabupaten/kota, Satgas MBG, dan masyarakat. Pemprov memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, bebas dari penyalahgunaan, dan diawasi ketat oleh seluruh pemangku kepentingan.

Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa pada tahap pertama, akan dilanjutkan ke tahap dua di  sejumlah desa di Bima, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat.

Untuk bidang lingkungan, Pemprov NTB melalui program NTB Lestari Berkelanjutan menggandeng pemerintah pusat dalam kegiatan rehabilitasi berbasis agroforestry sebagai upaya membangun daerah dengan prinsip ramah lingkungan.

Adapun pengembangan OPLAH (Optimalisasi Lahan) difokuskan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 282.062 hektare. Lahan tersebut ditopang oleh jaringan irigasi nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan bendungan, bendung, dan embung.

Di sektor infrastruktur, pembangunan jangka menengah 2025–2029 menargetkan jalan mantap 85 persen, akses air minum 95 persen rumah tangga, sanitasi layak 90 ersen, rasio elektrifikasi 100 persen dengan porsi energi terbarukan 30 persen, serta pengurangan backlog perumahan hingga 50 persen. Infrastruktur digital ditargetkan menjangkau 100 persen desa, sektor pariwisata didorong dengan revitalisasi 70 persen pasar rakyat, serta pembangunan bendungan baru untuk mitigasi bencana. Fokus utama diarahkan pada penguatan konektivitas, penyediaan infrastruktur dasar, digitalisasi, ekonomi-pariwisata, serta kesiapsiagaan lingkungan dan kebencanaan.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah aksi strategis, di antaranya mempercepat kesiapan lahan dan dokumen lingkungan, mendorong proyek lintas daerah, menetapkan prioritas sesuai skema pendanaan (APBN, SBSN, hingga Loan), menjamin distribusi proyek yang merata, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi bersama.

Melalui koordinasi ini, Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembangunan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB. *(TK-Diskominfo)