Musrenbang RPJMD NTB: Gubernur Tegaskan Komitmen “No One Left Behind”

Musrenbang RPJMD NTB: Gubernur Tegaskan Komitmen “No One Left Behind”

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Tahun 2025–2029 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, utamanya dalam menekan angka kemiskinan serta memastikan pembangunan yang inklusif.

Hadir membuka kegiatan, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pentingnya sinergi antara seluruh tingkatan pemerintahan. Ia menyoroti tantangan koordinasi lintas pemerintahan yang kerap muncul akibat ketidaksesuaian siklus masa jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota yang berdampak pada ketidaksinkronan arah pembangunan.

“Musrenbang adalah forum penting untuk memastikan bahwa semua level pemerintahan, dari pusat hingga daerah, berada dalam satu visi pembangunan. Inilah saat yang tepat, karena untuk pertama kalinya kita memasuki era Pilkada serentak dengan pelantikan kepala daerah yang sejajar secara waktu dengan presiden. Kita harus manfaatkan ini untuk menyusun program pembangunan yang harmonis dan inklusif,” tegas Mendagri.

Menteri Tito juga menekankan pentingnya mengakomodasi program strategis nasional dalam dokumen perencanaan daerah. Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap program-program tersebut tidak hanya melemahkan pembangunan, tetapi juga dapat memunculkan risiko politik bagi para kepala daerah.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam paparannya menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan NTB lima tahun ke depan akan fokus pada ketahanan pangan, penguatan konektivitas antar wilayah, revitalisasi irigasi, dan peningkatan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Tahun 2025 menjadi titik awal transformasi pembangunan NTB. Kami berkomitmen pada prinsip No One Left Behind. Pembangunan harus menyentuh semua lapisan, hingga ke desa-desa. Tujuan akhirnya jelas: menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujar Gubernur Iqbal.

Ia menjelaskan sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan kompleks silo pangan dengan kapasitas 100.000 ton, inisiasi angkutan logistik maritim self-propelled barge, serta peningkatan konektivitas udara dan laut untuk memperkuat sektor pariwisata.

Gubernur Iqbal juga menegaskan pentingnya peran kabupaten/kota dalam menyukseskan visi pembangunan provinsi. “Sebagai gubernur, saya tidak punya rakyat maupun wilayah—semuanya dimiliki para bupati dan walikota. Karena itu, keberhasilan provinsi adalah akumulasi keberhasilan kabupaten/kota,” tandasnya.

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, turut hadir dalam kegiatan ini. Kehadirannya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung penyelarasan program pembangunan antara provinsi dan kota, serta memperkuat sinergi menuju NTB yang maju, inklusif, dan bebas dari kemiskinan ekstrem.

Forum Musrenbang RPJMD ini menjadi tonggak awal penguatan kolaborasi antarpemerintahan. Pemerintah Kota Mataram mendukung sepenuhnya arah pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang kuat akan menjadi fondasi dalam membangun NTB yang tangguh dan berkelanjutan.(TK-Diskominfo)