MENGGALI CREATIVE FINANCING, KOTA MATARAM PERKUAT KEMANDIRIAN FISKAL

MENGGALI CREATIVE FINANCING, KOTA MATARAM PERKUAT KEMANDIRIAN FISKAL

Mataram – Pemerintah Kota Mataram terus mendorong transformasi pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan creative financing. Hal ini disampaikan Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, pada Selasa (20/04), dalam ajang Penilaian Pemerintah Daerah Bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kota Mataram menjadi salah satu nominator, sekaligus momentum untuk menegaskan komitmen memperkuat kapasitas fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam paparan Zoom meeting yang berlangsung di ruang command center Diskominfo Kota Mataram, kegiatan Presentasi yang dipandu langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fathoni,dengan panelis adalah Sesditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Wali Kota Mataram, menjelaskan bahwa, Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB dengan luas 60,20 km², dan penduduk lebih dari 452 ribu jiwa, Mataram menunjukkan tren ekonomi yang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,51 persen (2023) menjadi 5,43 persen pada 2025, dengan sektor perdagangan sebagai penopang utama.

Namun di tengah penurunan transfer pusat yang menyebabkan pendapatan daerah turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun pada 2026, Pemkot Mataram justru mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp656 miliar. Kondisi ini menjadi sinyal menguatnya kemandirian fiskal daerah.

Menjawab tantangan tersebut, Pemkot Mataram mengubah pendekatan—tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai entrepreneur government yang aktif menggali sumber pembiayaan non-konvensional.

“Kami menjalankan Lima strategi utama, meliputi optimalisasi PAD, penguatan BLUD dan BUMD, kolaborasi dengan swasta, optimalisasi aset daerah, serta digitalisasi keuangan.”terang orang nomor satu di kota Mataram ini.

Dijelaskan lebih lanjut olehnya, Pada sektor PAD, berbagai inovasi diterapkan, seperti smart tax, pembayaran non-tunai, hingga sistem parkir digital (SI JUKIR). Dampaknya, pajak sektor makanan dan minuman meningkat signifikan, begitu pula retribusi parkir.

Di sisi lain, penguatan BUMD diarahkan agar menjadi engine of growth. Dengan total penyertaan modal sekitar Rp148 miliar, Pemkot Mataram konsisten memperoleh dividen tahunan yang mendukung pembiayaan program prioritas.

Pemanfaatan aset daerah juga dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga, didukung sistem digital e-BMD yang terintegrasi. Upaya ini berhasil meningkatkan kontribusi PAD dari aset hingga 32,62 persen.

Sementara itu, BLUD sektor kesehatan menunjukkan kinerja impresif. RSUD dan Puskesmas terus meningkatkan pendapatan sekaligus kualitas layanan, dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai lebih dari 95 persen.

Pada aspek kolaborasi, pemanfaatan CSR kini diarahkan lebih strategis—tidak lagi sekadar bantuan sosial, tetapi fokus pada pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan mitigasi bencana. Tahun 2026, komitmen CSR tercatat mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.

“Digitalisasi juga menjadi tulang punggung reformasi keuangan daerah. Implementasi SIPD, SP2D online, hingga elektronifikasi transaksi melalui QRIS dan berbagai aplikasi pajak daerah mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi.” terangnya lebih lanjut.

Capaian tersebut diperkuat dengan berbagai penghargaan, di antaranya opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, penghargaan TP2DD, Top BUMD Awards 2026, serta predikat Kota Anti Korupsi dengan skor 91,85.

Ke depan, Pemkot Mataram menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dan memperkuat peran sebagai entrepreneur government.

“Pemerintah tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang dan menarik investasi,” tegasnya mengakhiri presentasinya.

Dengan sinergi yang kuat, Kota Mataram optimistis mampu mewujudkan kemandirian fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.**(TK-DISKOMINFO)