Mataram Catat Penurunan Kemiskinan Terbesar, Kini Siap Jadi Percontohan Ekonomi Sirkular Nasional

Mataram Catat Penurunan Kemiskinan Terbesar, Kini Siap Jadi Percontohan Ekonomi Sirkular Nasional

Mataram – Kota Mataram kembali mencatatkan capaian strategis di tingkat nasional. Pemerintah Kota Mataram mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Kota Mataram sebagai salah satu pilot project nasional penerapan konsep ekonomi sirkular, sebuah kebijakan yang diyakini akan mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Rabu (01/07), saat memberikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram.

Menurut Wali Kota, penunjukan Kota Mataram sebagai daerah percontohan bersama beberapa kota lain di Indonesia merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas komitmen daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

“Ini merupakan peluang besar bagi Kota Mataram. Kami memohon dukungan seluruh masyarakat dan DPRD karena Mataram dipercaya menjadi salah satu pilot project penerapan ekonomi sirkular. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan kerja nyata melalui sistem pengelolaan sampah yang semakin modern, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Mataram terus mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Tallo, yang menjadi bagian penting dalam transformasi sistem persampahan daerah. Proyek senilai sekitar Rp70 miliar tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongo, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, serta mendorong lahirnya ekonomi berbasis daur ulang.

Hingga tahun 2025, Pemerintah Kota Mataram mencatat keberhasilan mengurangi timbunan sampah dari sumbernya sebesar 28 persen, atau sekitar 32,492,30 ton per tahun. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan target pengurangan sampah yang lebih besar melalui penerapan teknologi pengolahan modern, digitalisasi sistem monitoring, serta penguatan ekonomi sirkular.

Selain isu lingkungan, Wali Kota juga memaparkan berbagai indikator positif pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD.

Salah satunya adalah keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,15 persen pada tahun 2025, turun dari 8 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan  0,85 poin tersebut merupakan salah satu capaian terbaik dan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang didukung oleh program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hunian, serta perluasan akses sanitasi dan air minum layak.

“Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan hasil yang nyata. Namun kami tidak akan berhenti sampai di sini. Upaya pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pihak,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Kota Mataram dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat melalui teknologi digital sehingga bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Di bidang tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Mataram menegaskan bahwa pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar lebih dari Rp249 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, efisiensi belanja, serta adanya belanja pegawai yang tidak terealisasi sepenuhnya, karena harus menyesuaikan dengan mekanisme pengangkatan.

Sementara itu, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diarahkan tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah akan mengoptimalkan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, memperbarui basis data objek pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Mataram juga melakukan berbagai penyempurnaan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 melalui penguatan validasi data kependudukan, peningkatan kapasitas sistem digital, serta penguatan layanan pengaduan masyarakat guna mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara pada sektor pelayanan publik, Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengintegrasikan berbagai layanan digital lintas perangkat daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota Mataram menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan yang diberikan selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Seluruh masukan DPRD menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,” tutup Wali Kota.**(TK-DISKOMINFO)