Kota Mataram Harus Tetap Jadi Barometer, Wali Kota Tekankan Efisiensi, Disiplin ASN, dan Inovasi Kebijakan

Kota Mataram Harus Tetap Jadi Barometer, Wali Kota Tekankan Efisiensi, Disiplin ASN, dan Inovasi Kebijakan

Mataram — Di tengah tantangan fiskal dan perubahan kebijakan nasional, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa Kota Mataram harus tetap menjadi daerah yang responsif, adaptif, dan berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang progresif. Menurutnya, berbagai kebijakan yang selama ini diambil Pemerintah Kota Mataram kerap menjadi perhatian, bahkan diikuti oleh daerah lain karena dinilai logis, relevan, dan tepat menjawab kebutuhan zaman. Hal tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi, di Halaman Kantor Wali Kota. Pada Senin (06/04/2026).

“Kota Mataram harus tetap menjadi barometer. Kalau ada hal yang memang harus segera dikeluarkan sebagai kebijakan, maka kita harus berani mengambil langkah itu,” tegas Wali Kota dalam arahannya di hadapan Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, pejabat struktural, dan seluruh ASN Pemerintah Kota Mataram.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka merespons arah kebijakan pemerintah pusat terkait pengetatan fiskal daerah, khususnya penyesuaian belanja pegawai agar berada di bawah 30 persen dari APBD. Wali Kota menilai kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penataan ulang kebijakan, penyesuaian program kerja, dan penguatan tata kelola birokrasi agar tetap efektif sekaligus efisien.

Wali Kota menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diwujudkan dalam langkah-langkah operasional yang nyata di seluruh perangkat daerah.

Beberapa bentuk efisiensi yang disinggung antara lain pengurangan penggunaan bahan bakar, penghematan kertas dan alat tulis kantor, serta pengendalian berbagai biaya operasional pemerintahan. Menurutnya, masing-masing daerah memiliki ruang kreativitas untuk menerjemahkan kebijakan efisiensi sesuai kebutuhan dan kondisi daerahnya.

“Karena kita adalah bagian dari pemerintah, maka kita harus tegak lurus terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi harus kita jalankan bersama dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Selain melakukan penghematan, Wali Kota juga menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia meminta perangkat daerah yang memiliki potensi penerimaan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada, termasuk pajak dan retribusi.

Menurutnya, penguatan PAD merupakan langkah penting agar daerah tidak hanya fokus pada pengurangan belanja, tetapi juga memiliki strategi yang seimbang dalam memperkuat ruang fiskal daerah.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Wali Kota menyampaikan rencana kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Kebijakan ini akan diarahkan bagi pejabat eselon II, eselon III, hingga eselon IV, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan tetap mempertimbangkan jarak tempuh yang realistis.

Menurutnya, langkah ini bukan semata simbolik, tetapi merupakan upaya konkret untuk menekan penggunaan bahan bakar, mengurangi kemacetan, dan membangun budaya kerja yang lebih sehat serta efisien.

“Kita ingin memulai dari diri sendiri. Saya hari ini bersepeda, dan ini akan menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk melakukan efisiensi,” ungkapnya.

Ia juga menilai Kota Mataram cukup mendukung untuk aktivitas bersepeda karena kondisi wilayah yang relatif ramah dan belum terlalu padat.

Dalam arahannya, Wali Kota juga menginstruksikan agar pola mobilitas ASN, khususnya untuk menghadiri rapat dewan maupun kegiatan eksternal lainnya, dilakukan secara lebih efisien.

Ia mengarahkan agar keberangkatan dilakukan secara bersama-sama dari kantor menggunakan satu kendaraan, bukan masing-masing pejabat menggunakan kendaraan sendiri.

Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya realistis untuk menekan penggunaan bahan bakar dan menghemat biaya operasional pemerintahan.

Wali Kota turut menyampaikan rencana awal untuk menghidupkan kembali moda transportasi Bemo Kuning sebagai salah satu alternatif mobilitas ASN.

Gagasan tersebut masih dalam tahap kajian dan survei oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram. Konsep awal yang disiapkan adalah penggunaan shelter berdasarkan zonasi wilayah, seperti kawasan timur, barat, utara, dan selatan, sehingga ASN dapat dijemput dan diantar secara kolektif.

Meski masih dalam tahap pembahasan, wacana ini dinilai sebagai bagian dari inovasi kebijakan transportasi yang dapat mendukung efisiensi sekaligus menghidupkan kembali moda transportasi khas Kota Mataram.

Selain menyoroti efisiensi, Wali Kota juga memberikan perhatian khusus kepada jajaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Mataram memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan PPPK karena mereka dinilai menjadi bagian penting dalam menopang jalannya birokrasi pemerintahan.

“Bagi saya, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu adalah komponen penting yang membuat mesin birokrasi ini bisa berjalan dengan efektif. ASN yang sudah berstatus ASN sangat terbantu dengan keberadaan mereka,” katanya.

Namun demikian, Wali Kota mengingatkan bahwa komitmen pemerintah daerah tersebut harus dibarengi dengan komitmen para pegawai untuk menjaga kinerja dan disiplin kerja.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan PPPK diberhentikan, yakni berakhirnya kontrak, mengundurkan diri, meninggal dunia, tindakan indisipliner, dan keterlibatan dalam partai politik.

Dari seluruh poin itu, tindakan indisipliner menjadi hal yang paling ditekankan agar tidak terjadi di lingkungan kerja Pemerintah Kota Mataram.

Sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan efisiensi, Wali Kota juga menyampaikan rencana pengaturan pola kerja pada hari Jumat.

Dalam skema yang disampaikan, pejabat eselon II, III, dan IV tetap masuk kantor, sementara ASN lainnya akan diberlakukan sistem Work From Home (WFH).

Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa WFH harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan benar-benar dimaknai sebagai bekerja dari rumah.

“Work From Home ya, bukan work from beach, bukan work from mall, bukan work from café. Jadi tetap harus konsisten dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi realistis untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar, sekaligus mendukung efisiensi anggaran secara menyeluruh.

Di akhir arahannya, Wali Kota kembali menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Mataram harus mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat kinerja birokrasi, serta menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal di tengah berbagai dinamika yang ada.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN Pemerintah Kota Mataram untuk tetap menjaga semangat, soliditas, dan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan daerah ke depan.