Kota Anti Korupsi adalah Gerakan Bersama Pemerintah dan Masyarakat

Kota Anti Korupsi adalah Gerakan Bersama Pemerintah dan Masyarakat

Mataram — Upaya memperkuat integritas di Kota Mataram memasuki tahap penting melalui rangkaian kegiatan penilaian “Percontohan Kota Anti Korupsi” yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir oleh KPK RI. ahapan ini kini mencapai sesi evaluasi lapangan yang digelar di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, Senin, 17 November 2025, dengan dihadiri perwakilan dari KPK RI, KemenpanRB, Kementerian Keuangan, serta Inspektorat Provinsi NTB. Kota Mataram menjadi salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang terpilih mengikuti program ini, menjadikannya kesempatan langka dan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kota Mataram menjadi salah satu daerah yang kami nilai memiliki fondasi kuat untuk menuju pemerintahan yang berintegritas. Penilaian ini bukan seremonial, tetapi pengukuran mendalam atas tata kelola, budaya organisasi, dan kesiapan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak pernah cukup melalui penindakan semata. Perbaikan sistem, perubahan perilaku, dan komitmen pemangku kepentingan menjadi pondasi utama. Wawan  juga  menggarisbawahi bahwa Kota Mataram menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam penyediaan layanan publik, transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Menurutnya, Mataram harus menjaga konsistensi agar menjadi rujukan nasional dalam praktik pemerintahan yang bersih.

Gubernur NTB, L. Muhammad Iqbal, turut menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kota Mataram menjadi salah satu daerah yang mengikuti  penilaian percontohan Kota Anti Korupsi bersama Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Saya ucapkan selamat kepada Wali Kota Mataram dan seluruh jajaran. Mataram terpilih bukan kebetulan, ini hasil kerja keras dan komitmen yang terus dibangun. Saya yakin Mataram dapat menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan bersih di Indonesia,” tegas Gubernur Iqbal.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan menghadirkan pemerintahan yang berintegritas memerlukan kerja kolektif seluruh unsur daerah. Gubernur juga menekankan bahwa Mataram memiliki peluang besar menjadi rujukan nasional karena konsistensi pemerintahannya dalam memperbaiki sistem dan memperkuat budaya antikorupsi.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan bahwa kesempatan menjadi daerah percontohan merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Mataram.

“Kami bersyukur dan berkomitmen untuk memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan KPK. Ini adalah kesempatan strategis bagi Kota Mataram untuk menunjukkan bahwa integritas dapat diwujudkan melalui kerja sungguh-sungguh, bukan hanya slogan,” ujarnya.

Wali kota menegaskan bahwa penilaian ini merupakan peluang langka di Indonesia, mengingat hanya tiga daerah yang terpilih. Ia menilai keterlibatan KPK, kementerian terkait, dan unsur provinsi memberikan ruang pembelajaran yang sangat berharga bagi Mataram untuk memperkuat sistem internal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis integritas.

Penilaian “Percontohan Kota Anti Korupsi” menjadi salah satu tahapan penting yang menilai delapan area reformasi, mulai dari pelayanan publik, pengawasan, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga partisipasi masyarakat. Seluruh perangkat daerah Kota Mataram kini menjalani asesmen komprehensif untuk memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan nilai antikorupsi.

Kehadiran KPK RI, KemenpanRB, Kemenkeu, dan Inspektorat Provinsi menunjukkan bahwa proses ini bukan sekadar penilaian administratif, tetapi pendalaman terhadap kualitas sistem pemerintahan yang mendukung pembangunan bersih dan berkelanjutan. Mataram diharapkan tidak hanya lolos penilaian, tetapi juga menjadi kota yang konsisten mempraktikkan integritas dalam pengambilan keputusan, layanan publik, hingga budaya kerja ASN.

Dengan dukungan seluruh elemen daerah, Kota Mataram bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.  (TK-Diskominfo)