Koperasi Merah Putih: Langkah Strategis Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera

Koperasi Merah Putih: Langkah Strategis Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera

MATARAM – Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menghadiri peluncuran Dialog dan Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (03/06/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional membentuk 80 ribu koperasi desa sebagai manifestasi visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, yang secara langsung mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang telah menuntaskan pelaksanaan Musdesus di hampir seluruh desa dan kelurahan. “Ini capaian luar biasa. NTB menjadi provinsi pertama yang mencapai 100 persen Musdesus hanya dalam satu-dua hari terakhir,” ungkap Wamen Ferry.

Ia menekankan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk membangkitkan kembali roh koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Melalui pembentukan koperasi di desa-desa, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan praktik rentenir, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok di tingkat akar rumput.

“Program ini bukan sekadar inisiatif sektoral, tapi lintas kementerian dan lembaga, melibatkan 18 institusi negara, dan mengikat seluruh kepala daerah lewat Inpres dan Keppres,” ujarnya.

Wamen Ferry juga merinci tujuh program utama yang akan dijalankan oleh setiap koperasi, yaitu: Kantor Koperasi, Kios Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan, Apotek, Cold Storage, serta Sistem Logistik Desa/Kelurahan. Ketujuh unit ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah perdesaan.

Gubernur NTB, L. Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyatakan bahwa komitmen Pemprov NTB terhadap kebangkitan koperasi sangat serius. Saat ini terdapat sekitar 5.000 koperasi di NTB, namun hanya 54 persen yang masih aktif dan kontribusinya terhadap PDRB belum signifikan.

“Dengan semangat baru dari pemerintah pusat, kami melihat peluang besar untuk mengakselerasi kinerja koperasi. NTB bangga menjadi provinsi pertama yang mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih, yang dimulai dari Lombok Tengah,” ujar Gubernur.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov NTB memberikan subsidi 50 persen dari biaya pembentukan badan hukum koperasi melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. “Tidak ada kewajiban, tapi kami urunan bersama agar proses percepatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Hingga awal Juni 2025, 95 persen desa di NTB telah menggelar Musdesus, dan sisanya dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat. NTB pun kini berada dalam posisi siap menyongsong peluncuran nasional program ini pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.

Pemerintah Kota Mataram menyambut program ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. Wali Kota H. Mohan Roliskana menilai, hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi jalan konkret mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional.

Dengan tujuh unit kegiatan utama dalam koperasi — mulai dari penyediaan kebutuhan pokok hingga layanan kesehatan dan logistik — Kota Mataram siap bersinergi dan mengawal implementasi program ini hingga menyentuh lapisan terbawah masyarakat.

Program Koperasi Merah Putih diyakini akan memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, memotong mata rantai ketergantungan terhadap tengkulak dan rentenir, serta membuka jalan bagi transformasi ekonomi desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. (TK-Diskominfo)