Kinerja Pemkot 2025 Diapresiasi Pansus, Wali Kota Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Kinerja Pemkot 2025 Diapresiasi Pansus, Wali Kota Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Mataram – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2025 mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram yang dinilai menunjukkan tren positif dan stabil. Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus, H. M. Zaini, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Mataram, Jumat (24/04/2026).

Menurutnya, pembahasan LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana evaluasi kinerja, efektivitas kebijakan, serta penyusunan rekomendasi strategis bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen dan inflasi yang terkendali di angka 3,21 persen. Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan berada pada 7,15 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 82,32 yang termasuk kategori sangat tinggi,” ujarnya.

H. M. Zaini menambahkan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat. “Pansus juga mencatat keberhasilan penurunan prevalensi stunting menjadi 5,53 persen sebagai indikator penting dalam peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, H. M. Zaini menegaskan bahwa capaian tersebut perlu disikapi secara kritis dan konstruktif.

“Pembahasan LKPJ ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.

Pansus turut menyoroti sejumlah catatan penting, antara lain perlunya peningkatan kemandirian fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat, perbaikan perencanaan anggaran agar lebih realistis, serta optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Selain itu, Pansus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, seiring masih adanya kecenderungan peningkatan ketimpangan.

“Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Mataram melalui Pansus merekomendasikan penguatan sektor ekonomi produktif, penurunan ketimpangan, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, peningkatan kualitas pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, serta penguatan layanan kesehatan preventif,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan bahwa apresiasi yang diberikan Pansus DPRD menjadi dorongan bagi jajaran eksekutif untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Apresiasi yang disampaikan atas kinerja kami selama tahun 2025 tentu menjadi penyemangat bagi kami bersama seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Mataram. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kerja pemerintah bukan semata karena tekanan, sorotan, atau situasi krisis, tetapi karena tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

H. Mohan Roliskana menegaskan, pembahasan LKPJ tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bagian penting dari mekanisme pengawasan dan penyeimbangan antara eksekutif dan legislatif.

“Proses ini kami pandang bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi sebagai mekanisme checks and balances dalam membangun relasi yang harmonis secara konstitusional antara pemerintah daerah dan DPRD,” lanjutnya.

Menurutnya, pembangunan Kota Mataram harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau kegiatan sosial semata, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Meski demikian, Wali Kota juga mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa berbagai catatan dan rekomendasi dari Pansus akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.

“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Catatan dan rekomendasi dari Pansus akan menjadi evaluasi dan bahan strategis bagi kami untuk bekerja lebih terukur, komprehensif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, H. Mohan Roliskana berharap hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga dalam menghadapi dinamika kebijakan dan ketidakpastian ke depan.

“Kami berharap harmonisasi ini tetap terawat dan terjaga. Dengan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif, serta relasi konstitusional yang baik, kita optimistis dapat menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.