Eksekutif Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi DPRD Tehadap Pembahasan Perubahan APBD Kota Mataram 2025

Eksekutif Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi DPRD Tehadap Pembahasan Perubahan APBD Kota Mataram 2025

Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, pada Sabtu (23/08/2025).

Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman mengatakan bahwa Pemandangan umum fraksi-fraksi terdiri dari apresiasi, harapan, saran-saran dan pertanyaan. “Untuk apresiasi yang diberikan kepada kami disampaikan terima kasih. untuk yang bersifat harapan maupun saran-saran akan kami tindak lanjuti dan menjadi masukan dalam pembahasan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025”. Ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Wali Kota mengatakan untuk yang bersifat pertanyaan dari masing-masing Fraksi Di DPRD kota Mataram akan di jawab dengan rinci

TGH Mujiburrahman menjelaskan bahwa, sejumlah isu utama mendapat perhatian eksekutif. Menanggapi Fraksi PKS, Pemkot Mataram menegaskan langkah penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar serta bantuan gerobak bagi PKL, serta pengadaan sarana kebersihan roda tiga melalui kecamatan. Menjawab Fraksi Gerindra, Pemkot menyampaikan komitmen penguatan UMKM melalui pelatihan dan bantuan peralatan, serta penanganan sampah dengan rencana penggunaan teknologi incenerator, pembangunan TPST baru, hingga penerapan lubang organik di beberapa kelurahan.

Sementara itu, Fraksi PDI-P menyoroti peningkatan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan PAD. Pemkot menjelaskan bahwa kenaikan pajak ditargetkan dari sektor restoran dan BPHTB, serta penataan retribusi pasar dan parkir melalui revitalisasi, sistem digital, dan penertiban pedagang di luar lokasi resmi. Sedangkan untuk Dana Transfer, penyesuaian dilakukan sesuai regulasi pemerintah pusat, termasuk tambahan Dana Bagi Hasil.

Fraksi PPP menyoroti kesejahteraan guru honorer, penggunaan anggaran infrastruktur, kinerja OPD pengelola PAD, hingga pembinaan atlet. Pemkot menegaskan alokasi infrastruktur sudah sesuai aturan yakni 43,58 persen dari APBD, serta membuka peluang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK paruh

waktu. Untuk atlet, perhatian diberikan melalui pemusatan latihan, bonus prestasi, hingga pembinaan berkelanjutan bersama KONI dan Dispora.

Jawaban juga diberikan kepada Fraksi Demokrat mengenai strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta penyesuaian dana transfer dari pusat. Sedangkan untuk Fraksi NasDem dan Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Pemkot menegaskan komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik, pengelolaan sampah, penertiban PKL, serta optimalisasi retribusi dengan sistem digital termasuk Q-RIS.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Wali Kota menyampaikan harapan agar jawaban eksekutif dapat memperlancar pembahasan dalam sidang-sidang DPRD selanjutnya. “Perlu dukungan bersama agar saran, masukan, dan perhatian khusus dari fraksi-fraksi dapat diwujudkan dalam pembangunan Kota Mataram,” pungkasnya.

Pada Kesempatan itu, TGH Mujiburrahman memberikan sebuah pantun yang menggundang tepuk tangan dan tawa seluruh anggota dewan dan hadirin.

“Beli Pakaian di Tanah Abang, Tertiup Angin Si Kain Katun, Karena Jawaban ini Panjang, Tidak Usahlah Saya Baca Pantun”. Tutupnya dengan senyum.