DPRD Kota Mataram Sampaikan Tiga Raperda Hak Inisiatif pada Rapat Paripurna

DPRD Kota Mataram Sampaikan Tiga Raperda Hak Inisiatif pada Rapat Paripurna

Mataram — DPRD Kota Mataram menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Inisiatif dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. L. Alwan Basri. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Mataram pada Selasa (09/12/2025).

Tiga Raperda yang diusulkan masing-masing terdiri atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, sekaligus Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, saat membuka secara resmi Rapat Paripurna, menjelaskan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disusun untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan serta toleransi masyarakat yang majemuk, terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan sosial ekonomi, budaya, dan kearifan lokal, sehingga diperlukan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraannya.

Selanjutnya, Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan bertujuan mewujudkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, serta menguatkan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dapat menjadi pedoman pemberdayaan masyarakat di lingkungan masing-masing perlu diatur secara jelas.

Terakhir, Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penatausahaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang dan estetika kota, sekaligus meningkatkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat.

Rapat Paripurna ini juga menjadi momen Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, menandai berlanjutnya komitmen bersama dalam memperkuat sinergitas pembangunan daerah.