Cegah Korupsi dari Keluarga: Mataram Jadi Kota Percontohan Penguatan Integritas Berbasis Rumah Tangga

Cegah Korupsi dari Keluarga: Mataram Jadi Kota Percontohan Penguatan Integritas Berbasis Rumah Tangga

Mataram – Sebagai upaya memperkuat gerakan nasional pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Kota Mataram pada Kamis (24/4/2025). Acara ini tidak hanya menyasar pejabat publik, tetapi juga melibatkan pasangan pejabat publik sebagai bagian dari lingkaran integritas yang kokoh di lingkungan rumah tangga.

 
Dalam sambutannya, Wali Kota Mataram menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama dalam menjaga integritas seorang pemimpin. Menurutnya, kehadiran pasangan dalam kegiatan tersebut bukan hanya formalitas, melainkan representasi dari komitmen moral untuk saling menjaga dan saling mengingatkan.

“Korupsi bukan hanya soal hukum dan regulasi. Ini soal karakter dan kebiasaan yang dibentuk sejak dalam keluarga. Maka mencegahnya harus dimulai dari ruang paling pribadi: rumah,” ungkap Mohan di Aula Pendopo Wali Kota Mataram.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa keluarga harus menjadi support system yang tidak hanya memahami peran seorang pejabat publik, tetapi juga menjadi penguat nilai-nilai etis di tengah tekanan dan godaan kekuasaan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembinaan KPK terhadap Kota Mataram, yang kini tengah dalam proses menuju penetapan sebagai salah satu Kota Antikorupsi Tahun 2025. Bersama Kota Blitar (Jawa Timur) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Mataram terpilih sebagai tiga besar daerah yang dianggap memenuhi syarat dalam aspek tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis integritas.

Menurut Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rino Haruno, terpilihnya Mataram bukan keputusan tiba-tiba. Penilaian dilakukan melalui pemetaan dan observasi langsung terhadap praktik birokrasi, pelibatan masyarakat, hingga keteladanan pimpinan daerah.

“Mataram menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun sistem antikorupsi yang menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, pengawasan, sampai upaya edukasi sosial. Kami melihat adanya keseriusan untuk menjadikan budaya antikorupsi sebagai nilai yang hidup di semua lini,” jelas Rino.

Rino juga menegaskan pentingnya menjadikan keluarga sebagai mitra strategis dalam ekosistem integritas. Karena menurutnya, budaya antikorupsi akan lebih kuat ketika tidak hanya menjadi agenda formal pemerintah, tetapi juga bagian dari kebiasaan sehari-hari yang dimulai dari dalam rumah.

Selama tahun 2025, Kota Mataram akan menjalani serangkaian pendampingan dan asesmen dari KPK. Hasil akhir akan diumumkan pada Desember 2025. Jika berhasil, Mataram akan menyandang status sebagai Kota Antikorupsi, yang bukan hanya simbol, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik.* (TK-Diskominfo)