Jadi Laboratorium Nasional Transformasi Digital Bansos, Bukti Kesiapan Kota Mataram di Era Pemerintahan Digital

Jadi Laboratorium Nasional Transformasi Digital Bansos, Bukti Kesiapan Kota Mataram di Era Pemerintahan Digital

Mataram– Di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi digital nasional, Kota Mataram kembali memperoleh kepercayaan strategis dari pemerintah pusat. Kota ini resmi ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos), sebuah program yang akan menjadi fondasi baru dalam tata kelola perlindungan sosial berbasis data dan teknologi.

Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. Mataram dinilai memiliki ekosistem digital yang relatif matang, mulai dari infrastruktur, layanan pemerintahan berbasis elektronik, hingga tingkat literasi digital masyarakat yang terus berkembang. Kesiapan inilah yang menjadikan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dipercaya sebagai laboratorium nasional untuk menguji implementasi sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, terintegrasi, dan akuntabel.

Program transformasi digital bansos ini mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Integrasi ketiga sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, cepat, transparan, serta meminimalkan potensi kesalahan data maupun duplikasi penerima manfaat.

Dalam pemaparannya di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Kamis (18/6), Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan bahwa Mataram dipilih karena menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai untuk menjadi daerah percontohan.

“Kota Mataram dipilih menjadi pilot project karena karakteristik kota ini yang relatif telah memiliki akses dan aktivitas digital yang terbentuk dengan baik. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakatnya juga dinilai cukup siap untuk mendukung implementasi program transformasi digital bantuan sosial ini,” ujar Cahyono.

Menurutnya, keberhasilan implementasi di Kota Mataram akan menjadi referensi penting bagi pengembangan sistem serupa di daerah lain. Pemerintah pusat tidak hanya ingin membangun sistem digital, tetapi juga memastikan bahwa teknologi mampu menjawab persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan sosial, yakni ketepatan data, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat tersebut disambut positif oleh Pemerintah Kota Mataram. Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menilai penunjukan ini sekaligus menjadi pengakuan atas konsistensi daerah dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

“Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan transparan,” kata Mohan Roliskana.

Ia menambahkan, digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital, kami berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat memperoleh kemudahan, sementara pemerintah memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program bantuan sosial,” lanjutnya.

Pemerintah pusat menargetkan implementasi awal program ini dimulai pada pekan pertama Juli 2026. Bahkan, perkembangan pelaksanaannya direncanakan akan mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda percepatan transformasi digital nasional.

Bagi Kota Mataram, penunjukan ini tidak hanya menghadirkan tanggung jawab baru, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan dan inovasi. Jika berhasil, Mataram bukan hanya menjadi lokasi uji coba, melainkan contoh nyata bagaimana kesiapan digital daerah dapat menjadi kunci lahirnya pelayanan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dari Kota Mataram, model baru penyaluran bantuan sosial nasional mulai dibangun—sebuah langkah menuju tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern, terintegrasi, dan terpercaya.**(TK-DISKOMINFO)