Pemkot Mataram Gerak Cepat Tangani Dampak Gelombang Air Laut Tinggi di Wilayah Pesisir

Pemkot Mataram Gerak Cepat Tangani Dampak Gelombang Air Laut Tinggi di Wilayah Pesisir

Mataram — Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat menangani dampak gelombang air laut tinggi yang terjadi di wilayah pesisir, khususnya di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Peristiwa ini dipicu oleh gelombang laut tinggi yang terjadi pada Kamis dini hari, sehingga menyebabkan air laut meluap dan berdampak pada permukiman warga di kawasan pesisir.

Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah penanganan langsung di lapangan. Pemerintah berupaya memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan, bantuan, serta dukungan yang dibutuhkan dalam situasi darurat akibat gelombang air laut tinggi dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan masyarakat aman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan lingkungan terdampak bisa segera ditangani bersama,” ujar Wali Kota.

Sebagai bentuk respons cepat, Pemkot Mataram telah menyiapkan berbagai langkah tanggap darurat, termasuk pendirian tenda pengungsian, dapur umum, serta penyediaan logistik bagi warga terdampak. Seluruh perangkat daerah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pelayanan pengungsi, hingga pembersihan lingkungan permukiman.

Pemerintah Kota Mataram juga menjadwalkan kegiatan gotong royong bersama untuk membantu warga membersihkan rumah dan infrastruktur yang terdampak gelombang air laut tinggi, agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.

Selain penanganan darurat, Pemkot Mataram memastikan bahwa upaya perlindungan kawasan pesisir tetap menjadi perhatian berkelanjutan. Penguatan perlindungan pantai di titik-titik rawan akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah pencegahan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

Sementara itu, Camat Ampenan, Muzakir Walad, menjelaskan bahwa gelombang air laut tinggi tersebut berdampak pada ratusan warga di wilayahnya. Tercatat sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan 18 rumah mengalami kerusakan dan 27 KK harus mengungsi ke hunian sementara.

Ia menambahkan, posko pengungsian berupa tenda komando telah didirikan di Yayasan PKBM, Kecamatan Ampenan, dan difungsikan sebagai pusat koordinasi penanganan serta pelayanan bagi warga terdampak.

“Posko ini menjadi pusat layanan pengungsi, distribusi bantuan, serta koordinasi lintas pihak agar penanganan berjalan cepat dan terarah,” jelasnya.

Dengan langkah cepat dan terkoordinasi, Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi darurat, serta terus memperkuat upaya perlindungan kawasan pesisir demi keselamatan warga. (TK-Diskominfo)