KPK Apresiasi Capaian Mataram, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Korupsi

KPK Apresiasi Capaian Mataram, Dorong Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Korupsi

Mataram — Pemerintah Kota Mataram kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Koorsupgah) KPK RI Wilayah 5 yang dipimpin oleh Ketua Satgas Direktorat Korsup Wilayah 5 KPK RI, Dian Patria. Kegiatan berlangsung di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, pada Rabu (10/12/2025).

Dalam sambutannya, TGH Mujiburrahman mengapresiasi kehadiran seluruh peserta sebagai wujud sinergi yang semakin kuat dalam memperkokoh upaya pencegahan korupsi di Kota Mataram. Ia menyampaikan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kota Mataram mencatat capaian signifikan melalui nilai Mutu Cermat Sehat Pemerintahan (MCSP) sebesar 84,3. Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi komprehensif KPK terhadap delapan area intervensi strategis, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, organisasi perangkat daerah, hingga penguatan APIP.

“Evaluasi ini turut melibatkan lembaga independen seperti Kemenpan RB, Inspektorat Jenderal, dan BPKP sehingga capaian tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang sehat, akuntabel, dan transparan,” ungkapnya.

Selain itu, Kota Mataram juga berhasil meraih predikat Kota Anti-Korupsi kategori Istimewa dengan nilai 91,86. Prestasi nasional ini menghantarkan Pemkot Mataram hadir dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Dunia (Hakordia) pada 9 Desember 2025 di Yogyakarta. “Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti bahwa Mataram konsisten menjaga integritas dan menerapkan kebijakan anti-korupsi secara nyata,” tegas Wawali.

TGH Mujiburrahman turut menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan dan supervisi yang selama ini diberikan kepada Pemkot Mataram. “Pendampingan KPK sangat membantu dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” imbuhnya.

Ke depan, Pemkot Mataram berkomitmen untuk terus memperkuat delapan area intervensi MCSP, meningkatkan peran APIP, memperluas ruang bagi pengawasan partisipatif masyarakat, serta mempercepat digitalisasi layanan publik. Peningkatan kapasitas ASN berbasis integritas dan kinerja juga akan menjadi prioritas dalam memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi.

“Pemerintah Kota Mataram akan terus berikhtiar menjadi contoh daerah yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis dapat menghadirkan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” tutup TGH Mujiburrahman

Sementara itu, Ketua Satgas Korsup Wilayah 5 KPK RI, Dian Patria, menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan korupsi. “Kami hadir untuk mendorong sinergi dan kolaborasi, karena baik KPK maupun pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Kehadiran Forkopimda menjadi modal penting agar kita bisa bekerja bersama, bukan berkonspirasi, melainkan berkolaborasi. Kami butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.

Dian Patria juga mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus dibangun sejak tahap perencanaan, baik secara teknis maupun non-teknis, agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. “Integritas tidak lahir dari ruang kelas, tetapi membutuhkan keberanian nyata dalam bertindak. Kami melakukan pendampingan karena kami yakin Kota Mataram memiliki keinginan besar untuk menjadi yang terbaik, dan itu sudah terbukti dengan terpilihnya sebagai kota percontohan anti-korupsi,” pungkasnya.