Book Appointment Now

Presiden RI Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih: Gerakan Ekonomi Rakyat Berbasis Gotong Royong
Presiden RI Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih: Gerakan Ekonomi Rakyat Berbasis Gotong Royong
Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Koperasi Merah Putih dalam acara bertajuk Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (21/07/2025).

Peluncuran ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para pejabat tinggi negara, serta diikuti secara virtual oleh 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden H. Prabowo Subianto menyatakan bahwa peluncuran koperasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dan menegaskan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa. Ini adalah gerakan ekonomi rakyat yang lahir dari semangat gotong royong, keadilan sosial, dan cinta tanah air. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi model koperasi modern yang mengedepankan transparansi, efisiensi berbasis digital, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ia berharap koperasi ini mampu mendorong sektor strategis seperti UMKM, pertanian, peternakan, hingga logistik desa secara masif di seluruh pelosok Tanah Air.

“Melalui koperasi ini, kita bangkitkan kembali semangat nasionalisme ekonomi. Ekonomi harus berpihak pada rakyat. Koperasi adalah salah satu alat paling ampuh untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi semua,” tegas Presiden.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Zulkifli Hasan, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Hari ini secara hukum telah terbentuk 80.081 koperasi. Ini adalah wajah baru koperasi Indonesia. Kopdes Merah Putih akan dilengkapi dengan unit-unit usaha strategis seperti outlet gas elpiji 3 kilogram, klinik dan apotek desa, gudang dan pengering padi/jagung, simpan pinjam, sarana logistik, agen pupuk, pembayaran listrik, dan usaha-usaha lain yang disesuaikan dengan potensi desa masing-masing,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kemandirian pangan, air, dan energi harus dibangun dengan memberdayakan petani dan komunitas lokal melalui sistem yang adil dan berkelanjutan.

Di Kota Mataram, acara peluncuran turut diikuti secara daring oleh Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, bersama jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, serta para ketua Koperasi Merah Putih dari seluruh kelurahan di Kota Mataram, yang bertempat di Pendopo Wali Kota Mataram.
Dalam keterangannya, Wali Kota menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan manifestasi nyata dari kebijakan Presiden RI dalam membangun ekonomi rakyat berbasis semangat kekeluargaan dan gotong royong.

“Ini adalah cita-cita mulia dari Bapak Presiden untuk membangun ekonomi melalui koperasi. Di Kota Mataram, 50 koperasi Merah Putih telah selesai dibentuk dan semuanya sudah berbadan hukum. Seluruh ketua koperasi dipilih secara musyawarah, sesuai semangat kolektif yang diusung sejak awal,” ungkap Wali Kota.
H. Mohan Roliskana juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan sistem administrasi yang kuat dalam pelaksanaan koperasi, mengingat peran sentral koperasi dalam penguatan ekonomi lokal.
“Kami meyakini bahwa kehadiran koperasi ini akan mendorong potensi ekonomi lokal, memperluas inklusi layanan keuangan, dan membuka akses ekonomi yang lebih terbuka dan merata hingga ke tingkat lingkungan,” tutup Wali Kota.

Dengan peluncuran ini, diharapkan Koperasi Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi baru yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.



