Rapat Koordinasi TPPS dan TKPK Provinsi NTB

• Diterbitkan Oleh: Bidang
• |
• Pada: Jul 06, 2022

Lombok Tengah-Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman menghadiri Rapat Koordinasi Efektivitas Gerakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB Tahun 2022, bertempat di Hotel Raja KEK Mandalika Lombok Tengah, Rabu (07/07/2022).

Dengan mengusung tema "Mengefektivkan Gerakan Bersama Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting Menuju Kota Layak Anak Provinsi NTB", Rakor kali ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan diikuti oleh seluruh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi NTB, Kepala Badan Perancanaan dan Pembangunan (Bappeda) se- Provinsi NTB serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman memberikan laporan tentang konvergensi di Kota Mataram. Sebagai Ibu Kota Provinsi NTB dan merupakan barometer kemajuan dari permasalahan di bidang kesehatan, Kota Mataram juga tidak terlepas dari permasalahan stunting.

Wakil Wali Kota menjelaskan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, angka prevalensi stunting Kota Mataram tercatat sebesar 24,49%, Meskipun capaian masih lebih baik dari provinsi NTB yaitu 33,49% dan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di NTB.

Lebih Lanjut Wakil Wali Kota Mataram menyampaikan kebijakan dalam rangka akselerasi intervensi penurunan pravelensi stunting di Kota Mataram telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 pada misi satu yaitu Mewujudkan sumber daya Masyarakat yang berkualitas dan berkarakter dengan kesadaran yang ingin di capai yaitu Derajat kesehatan Masyarakat Meningkat dengan indikator Prevalensi Stunting yang di targetkan turun sebesar 16,92% pada tahun 2022 dan terus turun menjadi 9,36% pada periode akhir RPJMD Kota Mataram pada tahun 2026. Intervensi implementasi satu dari sepuluh ASA HARUM yaitu penyediaan Dokter Keliling yang nantinya bisa berperan aktif dalam pemantauan tumbuh kembang anak pada kelurahan di Kota Mataram.

Dikesempatan yang sama juga Wakil Wali Kota Mataram selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TPKP Kota Mataram menyampaikan Kemiskinan di Kota Mataram bukan hanya isu regional namun merupakan isu nasional dan global yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah intervensi dan pendekatan yang sistematis, integral dan komprehensif. Di level Provinsi NTB sepuluh dari Kabupaten/ Kota, yang meraih predikat "Satu Digit Angka Kemiskinan (Single Digit Poverty Rate) disematkan kepada Dua Kota yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Kota Mataram sendiri telah mencapai penurunan angka kemiskinan satu digit dalam kurun Lima Tahun terkakhir pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,80% dan pada tahun 2021 menjadi 8,65%.

Selain itu Kota Mataram juga dihadapkan pada suatu tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada tanggal 4 maret 2021 tahun lalu, agar kemiskinan ekstrim pada 2024 mencapai 0%.

Diakhir laporan Wakil Wali Kota Mataram menekankan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrim menjadi program prioritas pembangunan Kota Mataram yang telah dituang dalam RPJMD tahun 2021-2026 pada misi satu yaitu mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas dan berkarakter dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu "Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat" dengan indikator "Angka Kemiskinan" yang ditargetkan turun rata-rata sebersar 0,30% setiap tahun.(LW-AYS-SAH/TK-Diskominfo)